Showing posts with label Demokrat. Show all posts
Showing posts with label Demokrat. Show all posts

02 February 2012

Ruhut Minta Anas Mundur


JAKARTA, KOMPAS.com - Ruhut Sitompul, politisi Partai Demokrat (PD) meminta kepada Anas Urbaningrum agar segera mengundurkan diri sebagai Ketua Umum PD. Langkah itu, kata dia, untuk menyelamatkan PD dari berbagai serangan kasus dugaan korupsi M Nazarudin.

"Anas negarawan dan mundur sementara. Saya minta dia fokus pada kasus ini," kata Ruhut di Kompleks Dewan Perwakilan Rakyat, Jakarta, Kamis (2/2/2012). Ruhut adalah politisi PD pertama yang secara terbuka meminta Anas mengundurkan diri pascaterungkapnya kasus M Nazaruddin. Anas berkali-kali disebut menerima aliran dana hasil korupsi proyek pemerintah.
Ruhut mengatakan, jika tidak mundur, kasus Nazaruddin yang menyeret Anas dapat menjadi ancaman bagi PD untuk menghadapi Pemilu 2014. Dia memberi contoh kasus suap cek perjalanan ketika pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia tahun 2004.
Ketika sebagian pihak yang terlibat telah bebas dari penjara, Miranda S Goeltom baru ditetapkan tersangka. "Bagaimana kalau 2013 (Anas ditetapkan tersangka)? Apa enggak ke laut partai kami. Kapan lagi konsolidasi?" kata Ketua DPP Bidang Komunikasi dan Informasi PD itu.
Ketika ditanya apakah permintaan itu murni dari pribadinya atau ada pesanan dari pihak lain, Ruhut menjawab,"Ini pribadi. Tidak ada dari mana-mana."
Seperti diberitakan, para kader PD selama ini menyebut tidak ada konflik di internal PD. Seluruh kader disebut kompak mendukung Anas.
»»  SELENGKAPNYA...

26 January 2012

Buruh Kembali Tutup Tol Cikampek


JAKARTA, KOMPAS.com — Ratusan buruh di Kabupaten Bekasi kembali turun ke jalan, Kamis (26/1/2012). Mereka juga sempat menutup jalan Tol Jakarta-Cikampek di kawasan Delta Mas meski tidak berlangsung lama.
Pukul 17.45 tadi, sejumlah pengendara menyatakan bahwa aksi menutup jalan sudah berakhir dan kendaraan sudah mulai bisa bergerak.
Selain di Bekasi, unjuk rasa juga dilakukan buruh pabrik yang ada di Tangerang, Banten. Mereka konvoi dengan kendaraan melewati sekitar pintu keluar dan masuk Tol Bitung saat unjuk rasa, Kamis (26/1/2012).
Unjuk rasa tersebut untuk mendesak Asosiasi Pengusaha Indonesia mencabut gugatannya ke PTUN atas SK Gubernur Banten yang merevisi upah minimum kabupaten dan upah minimum sektoral.
»»  SELENGKAPNYA...

Tudingan Korupsi Berjamaah Demokrat, Publik Menunggu Sikap Cikeas


INILAH.COM, Jakarta - Korupsi berjamaah Wisma Atlit yang membalut para politisi Demokrat kini sudah sedemikian rupa terungkap ke ruang publik. Bagaimana sebaiknya Presiden SBY bersikap?
Begitu jelas terungkap di persidangan segenap aliran dana dari skandal berjamaah yang bersifat struktural itu, yang melibatkan pengusaha, politisi dan birokrat (pejabat). Mata rantai korupsi ini berkelit-kelindan membentuk jalinan kotor yang membuat dunia politik kian tohor.
Aliran uang dari proyek Wisma Atlet ke Angelina Sondakh dan Wayan Koster, misalnya, kini semakin terkuak. Mantan anak buah M Nazaruddin di Permai Grup yakni Yulianis, membeberkan tentang aliran uang untuk dua anggota Komisi Olahraga DPR yang juga duduk di Badan Anggaran (Banggar) itu.
Yulianis saat bersaksi pada persidangan atas terdakwa M Nazaruddin di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (25/1), mengungkapkan, uang yang diserahkan ke Wayan Koster dan Angelina Sondakh itu atas dasar permintaan dari Mindo Rosalina Manulang. Menurut Yulianis, uang yang digelontorkan untuk Angelina dan Wayan itu totalnya Rp5 miliar.
Mantan Wakil Direktur Keuangan di Permai Grup itu menyebut uang Rp5 miliar untuk Angelina dan Wayan terdiri dari Rp2 miliar dan Rp3 miliar. "Angelina Sondakh strip Wayan Koster. Ada pembukuan. Ada di laporan pembukuan. Ada saya laporkan ke Pak Nazar," kata Yulianis.
Lebih lanjut Yulianis mengatakan, sopirnya yang bernama Luthfie mengantar uang untuk Angelina. Uang untuk Angelina yang juga Wakil Sekjen Partai Demokrat itu diserahkan melalui stafnya yang bernama Jefrie.
"Saya pernah ditelepon Jefri. Menurut Bu Rosa, itu (Jefrie,red) stafnya Bu Angelina Sondakh. Untuk penerimaan uang yang dikirim Lutfi, dua miliar dan tiga miliar. Saya cuma bilang, ada permintaan dari Bu Rosa (soal uang untuk Angelina,red), saya ajukan ke Bu Neneng (istri Nazaruddin) dan uang itu bisa keluar," kata Yulianis.
Uang untuk Wayan Koster juga diantar Lutfie. Hal itu berdasarkan pengakuan Lutfie kepada Yulianis. "Saya sudah antar ke ruangan Pak Wayan Koster, tadi berpapasan dengan Angelina dan Wayan," kata Yulianis menirukan ucapan sopirnya itu.
Wayan Koster penah menerima sendiri uang dari Nazaruddin. Yulianis menyebut salah satu stafnya, Dewi, pernah menemui Wayan Koster. "Kalau Dewi itu langsung ke Wayan Koster tanpa perantasa," sambunngnya.
Fakta-fakta tersebut menyingkap secara telanjang betapa aliran dana skandal Wisma Atlit direncanakan secara terstruktur, belum lagi kasus Hambalang dan proyek korupsi lainnya.
Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengakui adanya kader yang menyimpang dari etika berpolitik, tidak bersih, tidak cerdas, dan tidak santun. Yudhoyono mempersilakan kader yang tidak patuh pada etika berpolitik untuk keluar dari keanggotaan Partai Demokrat.
“Siapa saja yang tidak mau dan tidak sanggup menjalankan prinsip dan etika perjuangan partai, khususnya politik bersih, lebih baik meninggalkan partai ini. Nama baik, citra, dan kehormatan partai di atas segalanya,” kata SBY dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) yang diselenggarakan di Sentul International Conference Center, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (23/7/11).
Selaku Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat, Yudhoyono menyatakan, akan memimpin langsung pembersihan partai dari kader bermasalah. Dia juga memerintahkan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dan seluruh jajaran Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat untuk memimpin dan menyelesaikan kemelut dalam partai.
Menurut pengajar Komunikasi Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Gun Gun Heryanto, Partai Demokrat harus segera mengumumkan pemecatan sejumlah kader bermasalah, terutama mereka yang sudah benar-benar terbukti terlibat korupsi. Selain itu, investigasi juga dibutuhkan untuk mengurai kasus-kasus yang diduga melibatkan para kadernya.
Kini dengan terkuaknya aliran dana ke banyak politisi Demokrat di DPR, maka konsistensi SBY dan Demokrat untuk bersih-bersih diri sangat ditunggu. Apakah SBY mau? Ataukah SBY harus menunggu KPK menetapkan status tersangka terlebih dulu?
Jika yang terakhir menjadi pilihan SBY, maka gelombang ketidakpercayaan publik akan sulit dibendung. Sungguh, lebih baik SBY mengambil prakarsa membersihkan Demokrat dari politisi kotor sebelum langit makin mendung, sebelum tiang bendera Demokrat melengkung.
»»  SELENGKAPNYA...